[Dayilmu.blogspot.com]
sumber
Indonesia memiliki sejarah panjang dan
beberapa kali dihadapkan gerakan-gerakan separatis. Tulisan ini akan
mencoba mereview lagi beberapa gerakan separatis yang pernah terjadi di
Indonesia.
Apa saja gerakan separatis di Indonesia?
Apa saja gerakan separatis di Indonesia?
A. Pemberontakan PKI di Madiun Tahun 1948
Membahas tentang pemberontakan
PKI di Madiun tidak bisa lepas dari jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin
tahun 1948. Mengapa kabinet Amir jatuh? Jatuhnya kabinet Amir disebabkan
oleh kegagalannya dalam Perundingan Renville yang sangat merugikan
Indonesia. Untuk merebut kembali kedudukannya,pada tanggal 28 Juni 1948
Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) Untuk memperkuat
basis massa, FDR membentuk organisasi kaum petani dan buruh. Selain itu
dengan memancing bentrokan dengan menghasut buruh. Puncaknya ketika
terjadi pemogokan di pabrik karung Delanggu (Jawa Tengah) pada tanggal 5
Juli 1959. Pada tanggal 11 Agustus 1948, Musso tiba dari Moskow. Amir
dan FDR segera bergabung dengan Musso. Untuk memperkuat organisasi, maka
disusunlah doktrin bagi PKI. Doktrin itu bernama Jalan Baru. PKI banyak
melakukan kekacauan, terutama di Surakarta.
Oleh PKI daerah Surakarta dijadikan daerah
kacau (wildwest). Sementara Madiun dijadikan basis gerilya. Pada tanggal
18 September 1948, Musso memproklamasikan berdirinya pemerintahan
Soviet di Indonesia. Tujuannya untuk meruntuhkan Republik Indonesia yang
berdasarkan
Pancasila dan
menggantinya dengan negara komunis. Pada waktu yang bersamaan, gerakan
PKI dapat merebut tempat-tempat penting di Madiun. Untuk menumpas
pemberontakan PKI, pemerintah melancarkan operasi militer. Dalam hal ini
peran Divisi Siliwangi cukup besar. Di samping itu, Panglima Besar
Jenderal Soedirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah
dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur untuk mengerahkan pasukannya menumpas
pemberontakan PKI di Madiun. Dengan dukungan rakyat di berbagai tempat,
pada tanggal 30 September 1948, kota Madiun berhasil direbut kembali
oleh tentara Republik. Pada akhirnya tokoh-tokoh PKI seperti Aidit dan
Lukman melarikan diri ke Cina dan Vietnam. Sementara itu, tanggal 31
Oktober 1948 Musso tewas ditembak. Sekitar 300 orang ditangkap oleh
pasukan Siliwangi pada tanggal 1 Desember 1948 di daerah Purwodadi, Jawa
Tengah.
Dengan ditumpasnya
pemberontakan PKI di Madiun, maka selamatlah bangsa dan negara Indonesia
dari rongrongan dan ancaman kaum komunis yang bertentangan dengan
ideologi Pancasila. Penumpasan pemberontakan PKI dilakukan oleh bangsa
Indonesia sendiri, tanpa bantuan apa pun dan dari siapa pun. Dalam
kondisi bangsa yang begitu sulit itu, ternyata RI sanggup menumpas
pemberontakan yang relatif besar oleh golongan komunis dalam waktu
singkat.
B. Pemberontakan Darul Islam
(DI) dan Tentara Islam Indonesia (TII)
(DI/TII Kartosuwiryo di Jawa Barat)
(DI/TII Kartosuwiryo di Jawa Barat)
Berdasarkan Perundingan
Renville, kekuatan militer Republik Indonesia harus meninggalkan wilayah
Jawa Barat yang dikuasai Belanda. TNI harus mengungsi ke daerah Jawa
Tengah yang dikuasai Republik Indonesia. Tidak semua komponen bangsa
menaati isi Perjanjian Renville yang dirasakan sangat merugikan bangsa
Indonesia. Salah satunya adalah S.M. Kartosuwiryo beserta para
pendukungnya. Pada tanggal 7 Agustus 1949, Kartosuwiryo memproklamasikan
berdirinya Negara Islam Indonesia (NII). Tentara dan pendukungnya
disebut Tentara Islam Indonesia (TII). Gerakan Darul Islam yang
didirikan oleh Kartosuwiryo mempunyai pengaruh yang cukup luas.
Pengaruhnya sampai ke Aceh yang dipimpin Daud Beureueh, Jawa Tengah
(Brebes, Tegal) yang dipimpin Amir Fatah dan Kyai Somolangu (Kebumen),
Kalimantan Selatan dipimpin Ibnu Hajar, dan Sulawesi Selatan dengan
tokohnya Kahar Muzakar.
C. Pemberontakan Pemerintahan
Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)
Munculnya pemberontakan PRRI diawali dari ketidakharmonisan
hubungan pemerintah daerah dan pusat. Daerah kecewa terhadap pemerintah
pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan.
Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah
seperti berikut.
a. Dewan Banteng
di Sumatra Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein.
b. Dewan Gajah di Sumatra Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolan.
c. Dewan Garuda di Sumatra Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian.
d. Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Ventje Sumual.
b. Dewan Gajah di Sumatra Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolan.
c. Dewan Garuda di Sumatra Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian.
d. Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Ventje Sumual.
Tanggal 10 Februari 1958
Ahmad Husein menuntut agar Kabinet Djuanda mengundurkan diri dalam waktu
5 x 24 jam, dan menyerahkan mandatnya kepada presiden. Tuntutan
tersebut jelas ditolak pemerintah pusat. Setelah menerima ultimatum,
maka pemerintah bertindak tegas dengan memecat secara tidak hormat Ahmad
Hussein, Simbolon, Zulkifli Lubis, dan Dahlan Djambek yang memimpin
gerakan sparatis. Langkah berikutnya tanggal 12 Februari 1958 KSAD A.H.
Nasution membekukan Kodam Sumatra Tengah dan selanjutnya menempatkan
langsung di bawah KSAD.
Pada
tanggal 15 Februari 1958 Achmad Hussein memproklamasikan berdirinya
Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Sebagai perdana
menterinya adalah Mr. Syafruddin Prawiranegara.
D. Pemberontakan Permesta
Proklamasi PRRI ternyata
mendapat dukungan dari Indonesia bagian Timur. Tanggal 17 Februari 1958
Somba memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat dan mendukung PRRI.
Gerakannya dikenal dengan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta). Gerakan
ini jelas melawan pemerintah pusat dan menentang tentara sehingga harus
ditumpas. Untuk menumpas gerakan Permesta, pemerintah melancarkan
operasi militer beberapa kali. Berikut ini operasi-operasi militer
tersebut.
a. Komando operasi Merdeka yang dipimpin oleh Letkol Rukminto Hendraningrat.
b. Operasi Saptamarga I dipimpin Letkol Sumarsono, menumpas Permesta di Sulawesi Utara bagian Tengah.
c. Operasi Saptamarga II dipimpin Letkol Agus Prasmono dengan sasaran Sulawesi Utara bagian Selatan.
d. Operasi Saptamarga III dipimpin Letkol Magenda dengan sasaran kepulauan sebelah Utara Manado.
e. Operasi Saptamarga IV dipimpin Letkol Rukminto Hendraningrat, menumpas Permesta di Sulawesi Utara.
f. Operasi Mena I dipimpin Letkol Pieters dengan sasaran Jailolo.
g. Operasi Mena II dipimpin Letkol Hunholz untuk merebut lapangan udara Morotai.
a. Komando operasi Merdeka yang dipimpin oleh Letkol Rukminto Hendraningrat.
b. Operasi Saptamarga I dipimpin Letkol Sumarsono, menumpas Permesta di Sulawesi Utara bagian Tengah.
c. Operasi Saptamarga II dipimpin Letkol Agus Prasmono dengan sasaran Sulawesi Utara bagian Selatan.
d. Operasi Saptamarga III dipimpin Letkol Magenda dengan sasaran kepulauan sebelah Utara Manado.
e. Operasi Saptamarga IV dipimpin Letkol Rukminto Hendraningrat, menumpas Permesta di Sulawesi Utara.
f. Operasi Mena I dipimpin Letkol Pieters dengan sasaran Jailolo.
g. Operasi Mena II dipimpin Letkol Hunholz untuk merebut lapangan udara Morotai.
Ternyata Gerakan
Permesta mendapat dukungan asing, terbukti dengan ditembak jatuhnya
pesawat yang dikemudikan oleh Alan Pope warga negara Amerika Serikat
tanggal 18 Mei 1958 di atas Ambon. Meskipun demikian, pemberontakan
Permesta dapat dilumpuhkan sekitar bulan Agustus 1958, walaupun
sisa-sisanya masih ada sampai tahun 1961.
E. Gerakan Aceh Merdeka (GAM)
adalah sebuah organisasi (yang
dianggap separatis) yang memiliki tujuan supaya daerah Aceh atau yang
sekarang secara resmi disebut Nanggroe Aceh Darussalam lepas dari Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Konflik antara pemerintah dan GAM yang
diakibatkan perbedaan keinginan ini telah berlangsung sejak tahun 1976
dan menyebabkan jatuhnya hampir sekitar 15.000 jiwa. Gerakan ini juga
dikenal dengan nama Aceh Sumatra National Liberation Front (ASNLF). GAM
dipimpin oleh Hasan di Tiro yang sekarang bermukim di Swedia dan
berkewarganegaraan Swedia.
Pada
27 Februari 2005, pihak GAM dan pemerintah memulai tahap perundingan di
Vantaa, Finlandia. Mantan presiden Finlandia Marti Ahtisaari berperan
sebagai fasilitator.
Pada 17 Juli
2005, setelah perundingan selama 25 hari, tim perunding Indonesia
berhasil mencapai kesepakatan damai dengan GAM di Vantaa, Helsinki,
Finlandia. Penandatanganan nota kesepakatan damai dilangsungkan pada 15
Agustus 2005. Proses perdamaian selanjutnya dipantau oleh sebuah tim
yang bernama Aceh Monitoring Mission (AMM) yang beranggotakan lima
negara ASEAN dan beberapa negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Di
antara poin pentingnya adalah bahwa pemerintah Indonesia akan turut
memfasilitasi pembentukan partai politik lokal di Aceh dan pemberian
amnesti bagi anggota GAM.
Seluruh
senjata GAM yang mencapai 840 pucuk selesai diserahkan kepada AMM pada
19 Desember 2005. Kemudian pada 27 Desember, GAM melalui juru bicara
militernya, Sofyan Daud, menyatakan bahwa sayap militer mereka telah
dibubarkan secara formal.
F. Gerakan Separatis Tragedi
Nasional G 30 S/PKI Tahun 1965
DN. Aidit
Doktrin Nasakom yang dikembangkan oleh Presiden Soekarno memberi keleluasaan PKI untuk memperluas pengaruh. Usaha PKI untuk mencari pengaruh didukung oleh kondisi ekonomi bangsa yang semakin memprihatinkan. Dengan adanya nasakomisasi tersebut, PKI menjadi salah satu kekuatan yang penting pada masa Demokrasi Terpimpin bersama Presiden Soekarno dan Angkatan Darat. Pada akhir tahun 1963, PKI melancarkan sebuah gerakan yang disebut “aksi sepihak”. Para petani dan buruh, dibantu para kader PKI, mengambil alih tanah penduduk, melakukan aksi demonstrasi dan pemogokan. Untuk melancarkan kudeta, maka PKI membentuk Biro Khusus yang diketuai oleh Syam Kamaruzaman. Biro Khusus tersebut mempunyai tugas-tugas berikut.
Doktrin Nasakom yang dikembangkan oleh Presiden Soekarno memberi keleluasaan PKI untuk memperluas pengaruh. Usaha PKI untuk mencari pengaruh didukung oleh kondisi ekonomi bangsa yang semakin memprihatinkan. Dengan adanya nasakomisasi tersebut, PKI menjadi salah satu kekuatan yang penting pada masa Demokrasi Terpimpin bersama Presiden Soekarno dan Angkatan Darat. Pada akhir tahun 1963, PKI melancarkan sebuah gerakan yang disebut “aksi sepihak”. Para petani dan buruh, dibantu para kader PKI, mengambil alih tanah penduduk, melakukan aksi demonstrasi dan pemogokan. Untuk melancarkan kudeta, maka PKI membentuk Biro Khusus yang diketuai oleh Syam Kamaruzaman. Biro Khusus tersebut mempunyai tugas-tugas berikut.
a. Menyebarluaskan pengaruh dan ideologi PKI ke dalam tubuh
ABRI.
b. Mengusahakan agar setiap anggota ABRI yang telah bersedia menjadi anggota PKI dan telah disumpah dapat membina anggota ABRI lainnya.
c. Mendata dan mencatat para anggota ABRI yang telah dibina atau menjadi pengikut PKI agar sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk kepentingannya.
b. Mengusahakan agar setiap anggota ABRI yang telah bersedia menjadi anggota PKI dan telah disumpah dapat membina anggota ABRI lainnya.
c. Mendata dan mencatat para anggota ABRI yang telah dibina atau menjadi pengikut PKI agar sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk kepentingannya.
Memasuki tahun
1965 pertentangan antara PKI dengan Angkatan Darat semakin meningkat.
D.N. Aidit sebagai pemimpin PKI beserta Biro Khususnya, mulai meletakkan
siasat-siasat untuk melawan komando puncak AD. Berikut ini
siasat-siasat yang ditempuh oleh Biro Khusus PKI.
a. Memojokkan dan mencemarkan komando AD
dengan tuduhan terlibat dalam persekongkolan (konspirasi) menentang RI,
karena bekerja sama dengan Inggris dan Amerika Serikat.
b. Menuduh komando puncak AD telah membentuk “Dewan Jenderal” yang tujuannya menggulingkan Presiden Soekarno.
c. Mengorganisir perwira militer yang tidak mendukung adanya “Dewan Jenderal”.
d. Mengisolir komando AD dari angkatan-angkatan lain.
e. Mengusulkan kepada pemerintah agar membentuk Angkatan Kelima yang terdiri dari para buruh dan petani yang dipersenjatai.
b. Menuduh komando puncak AD telah membentuk “Dewan Jenderal” yang tujuannya menggulingkan Presiden Soekarno.
c. Mengorganisir perwira militer yang tidak mendukung adanya “Dewan Jenderal”.
d. Mengisolir komando AD dari angkatan-angkatan lain.
e. Mengusulkan kepada pemerintah agar membentuk Angkatan Kelima yang terdiri dari para buruh dan petani yang dipersenjatai.
Ketegangan politik antara PKI dan TNI AD
mencapai puncaknya setelah tanggal 30 September 1965 dini hari, atau
awal tanggal 1 Oktober 1965. Pada saat itu terjadi penculikan dan
pembunuhan terhadap para perwira Angkatan Darat.
G. Pemberontakan APRA (Angkatan Perang Ratu
Adil), Andi Azis, dan Republik Maluku Selatan (RMS)
Dr. Soumokil
Pada masa pemerintahan RIS, muncul pemberontakan-pemberontakan yang mengguncang stabilitas politik dalam negeri. Pemberontakan-pemberontakan tersebut antara lain gerakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA), pemberontakan Andi Azis, dan Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS).
Pada masa pemerintahan RIS, muncul pemberontakan-pemberontakan yang mengguncang stabilitas politik dalam negeri. Pemberontakan-pemberontakan tersebut antara lain gerakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA), pemberontakan Andi Azis, dan Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS).
H. Republik Maluku Selatan
(RMS)
Republik Maluku Selatan (RMS)
adalah daerah yang diproklamasikan merdeka pada 25 April 1950 dengan
maksud untuk memisahkan diri dari Negara Indonesia Timur (saat itu
Indonesia masih berupa Republik Indonesia Serikat). Namun oleh
Pemerintah Pusat, RMS dianggap sebagai pemberontakan dan setelah misi
damai gagal, maka RMS ditumpas tuntas pada November 1950. Sejak 1966 RMS
berfungsi sebagai pemerintahan di pengasingan, Belanda.
Pada 25 April 1950 RMS hampir/nyaris
diproklamasikan oleh orang-orang bekas prajurit KNIL dan pro-Belanda
yang di antaranya adalah Dr. Chr.R.S. Soumokil bekas jaksa agung Negara
Indonesia Timur yang kemudian ditunjuk sebagai Presiden, Ir. J.A.
Manusama dan J.H. Manuhutu.
RMS
di Belanda lalu menjadi pemerintahan di pengasingan. Pada 29 Juni 2007
beberapa pemuda Maluku mengibarkan bendera RMS di hadapan Presiden
Susilo Bambang Yudhono pada hari keluarga nasional di Ambon. Pada 24
April 2008 John Watilette perdana menteri pemerintahan RMS di
pengasingan Belanda berpendapat bahwa mendirikan republik merupakan
sebuah mimpi di siang hari bolong dalam peringatan 58 tahun proklamasi
kemerdekaan RMS yang dimuat pada harian Algemeen Dagblad yang menurunkan
tulisan tentang antipati terhadap Jakarta menguat. Tujuan politik RMS
sudah berlalu seiring dengan melemahnya keingingan memperjuangkan RMS
ditambah tidak adanya donatur yang bersedia menyisihkan dananya, kini
hubungan dengan Maluku hanya menyangkut soal sosial ekonomi. Perdana
menteri RMS (bermimpi) tidak menutup kemungkinan Maluku akan menjadi
daerah otonomi seperti Aceh Kendati tetap menekankan tujuan utama adalah
meraih kemerdekaan penuh.
Pemimpin
pertama RMS dalam pengasingan di Belanda adalah Prof. Johan Manusama,
pemimpin kedua Frans Tutuhatunewa turun pada tanggal 25 april 2009. Kini
John Wattilete adalah pemimpin RMS pengasingan di Belanda.
Di Belanda, Pemerintah RMS tetap
menjalankan semua kebijakan Pemerintahan, seperti Sosial, Politik,
Keamanan dan Luar Negeri. Komunikasi antara Pemerintah RMS di Belanda
dengan para Menteri dan para Birokrat di Ambon berjalan lancar
terkendali. Keadaan ini membuat pemerintahan Sukarno tkdak bisa
berpangku tangan menyaksikan semua aktivitas rakyat Maluku, sehingga
dikeluarkanlah perintah untuk menangkap seluruh pimpinan dengan semua
jajarannya, sehingga pada akhirnya dinyatakanlah bahwa Pemerintah RMS
yang berada di Belanda sebagai Pemerintah RMS dalam pengasingan Dengan
bekal dokumentasi dan bukti perjuangan RMS, para pendukung RMS membentuk
apa yang disebut Pemerintahan RMS di pengasingan.
Pemerintah Belanda mendukung kemerdekaan
RMS, Namun di tahun 1978 terjadi peristiwa Wassenaar, dimana beberapa
elemen pemerintahan RMS melakukan serangan kepada Pemerintah Belanda
sebagai protes terhadap kebijakan Pemerintah Belanda. Oleh Press di
Belanda dikatakanlah peristiwa itu sebagai teror yang dilakukan para
aktifis RMS di Belanda. Ada yang mengatakan serangan ini disebabkan
karena pemerintah Belanda menarik dukungan mereka terhadap RMS. Ada lagi
yang menyatakan serangan teror ini dilakukan karena pendukung RMS
frustasi, karena Belanda tidak dengan sepenuh hati memberikan dukungan
sejak mula. Di antara kegiatan yang di lansir Press Belanda sabagai
teror, adalah ketika di tahun 1978 kelompok RMS menyandera 70 warga
sipil di gedung pemerintah Belanda di Assen-Wassenaar.
Selama tahun 70an, teror seperti ini
dilakukan juga oleh beberapa kelompok sempalan RMS, seperti kelompok
Komando Bunuh Diri Maluku Selatan yang dipercaya merupakan nama lain
(atau setidaknya sekutu dekat) Pemuda Maluku Selatan Merdeka. Kelompok
ini merebut sebuah kereta api dan menyandera 38 penumpangnya di tahun
1975. Ada juga kelompok sempalan yang tidak dikenal yang pada tahun 1977
menyandera 100 orang di sebuah sekolah dan di saat yang sama juga
menyandera 50 orang di sebuah kereta api.
Pada saat Kerusuhan Ambon yang terjadi antara 1999-2004, RMS
kembali mencoba memakai kesempatan untuk menggalang dukungan dengan
upaya-upaya provokasi, dan bertindak dengan mengatas-namakan rakyat
Maluku. Beberapa aktivis RMS telah ditangkap dan diadili atas tuduhan
kegiatan-kegiatan teror yang dilakukan dalam masa itu, walaupun sampai
sekarang tidak ada penjelasan resmi mengenai sebab dan aktor dibalik
kerusuhan Ambon.
Pada tanggal 29
Juni 2007, beberapa elemen aktivis RMS berhasil menyusup masuk ke tengah
upacara Hari Keluarga Nasional yang dihadiri oleh Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono, para pejabat dan tamu asing. Mereka menari tarian
Cakalele seusai Gubernur Maluku menyampaikan sambutan. Para hadirin
mengira tarian itu bagian dari upacara meskipun sebenarnya tidak ada
dalam jadwal. Mulanya aparat membiarkan saja aksi ini, namun tiba-tiba
para penari itu mengibarkan bendera RMS. Barulah aparat keamanan
tersadar dan mengusir para penari keluar arena. Di luar arena para
penari itu ditangkapi. Sebagian yang mencoba melarikan diri dipukuli
untuk dilumpuhkan oleh aparat. Pada saat ini (30 Juni 2007) insiden ini
sedang diselidiki. Beberapa hasil investigasi menunjukkan bahwa RMS
masih eksis dan mempunyai Presiden Transisi bernama Simon Saiya.
Beberapa elemen RMS yang dianggap penting ditahan di kantor Densus 88
Anti Teror.
I. Organisasi Papua Merdeka
(OPM)
Organisasi Papua Merdeka (OPM)
adalah sebuah gerakan nasionalis yang didirikan tahun 1965 yang
bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan Papua bagian barat dari
pemerintahan Indonesia. Sebelum era reformasi, provinsi yang sekarang
terdiri atas Papua dan Papua Barat ini dipanggil dengan nama Irian Jaya.
.
OPM merasa bahwa mereka tidak
memiliki hubungan sejarah dengan bagian Indonesia yang lain maupun
negara-negara Asia lainnya. Penyatuan wilayah ini ke dalam NKRI sejak
tahun 1969 merupakan buah perjanjian antara Belanda dengan Indonesia
dimana pihak Belanda menyerahkan wilayah tersebut yang selama ini
dikuasainya kepada bekas jajahannya yang merdeka, Indonesia. Perjanjian
tersebut oleh OPM dianggap sebagai penyerahan dari tangan satu penjajah
kepada yang lain.
Pada tanggal 1
Juli 1971, Nicolaas Jouwe dan dua komandan OPM yang lain, Seth Jafeth
Raemkorem dan Jacob Hendrik Prai menaikkan bendera Bintang Fajar dan
memproklamasikan berdirinya Republik Papua Barat. Namun republik ini
berumur pendek karena segera ditumpas oleh militer Indonesia dibawah
perintah Presiden Soeharto.
Tahun
1982 Dewan Revolusioner OPM didirikan dimana tujuan dewan tersebut
adalah untuk menggalang dukungan masyarakat internasional untuk
mendukung kemerdekaan wilayah tersebut. Mereka mencari dukungan antara
lain melalui PBB, GNB, Forum Pasifik Selatan, dan ASEAN
latar belakang pemerontakan biasanya
diawali dari ketidakpuasan masyarakat daerah atas kebijakan pemerintah
yang dirasa kurang adil. Oleh karena itu, saya berharap kepada
pemerintah, agar lebih memperhatikan daerah2 yang yang selama ini
“terabaikan” sehingga kedepannya tidak ada lagi pemberontakan terhadap
pemerintah, karena nyawa rakyat indonesia lebih berharga daripada
intrik-intrik poltik yang hanya menguntungkan sebagian orang yang
berkuasa.
sumber
0 comments
Post a Comment
Mari tinggalkan komentar yang baik dan benar